KABARINDAH.COM, YOGYAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dan Palang Merah Indonesia (PMI) resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai sinergisitas pelayanan kemanusiaan dan peningkatan kapasitas organisasi.
Penandatanganan tersebut dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) dan Bendahara Umum PP Muhammadiyah Hilman Latief dalam Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Resiliensi Bencana (LRB)/Muhammadiyah Disaster Management Center PP Muhammadiyah di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Seni dan Budaya (BBPPMPV) pada Ahad (13/9).
Kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat koordinasi penanganan darurat bencana serta mengoptimalkan jaringan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak.
Melalui kesepakatan ini, kedua lembaga berkomitmen menjadi wadah penguatan layanan serta respons terhadap isu kebencanaan di ranah domestik maupun internasional dan sedia memfasilitasi penyiapan sumber daya manusia lewat penyetaraan standar melalui pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi kompetensi relawan.
Selanjutnya, nota kesepahaman ini juga menitikberatkan pada perbaikan melalui peningkatan tata kelola kedua organisasi. Kemitraan keduanya akan mendorong adanya pertukaran data dan informasi secara terpadu dan efisien yang dibarengi perluasan kolaborasi di bidang akademik dan peningkatan masyarakat.
Langkah-langkah ini ditujukan demi adanya kolaborasi antar sesama relawan dan melahirkan rumusan mitigasi serta kebijakan kebencanaan yang tepat dan cepat juga berbasis data lapangan.
“Di lapangan itu perlu kerjasama dengan semua pihak, siapapun punya apa akan kita gabungkan. Menangani bencana itu, perlu relawan yang banyak,” ujar JK menanggapi MoU.
“Karena PMI mempunyai fasilitas, mempunyai sistem yang tertata, sehingga nanti kita bisa belajar bersama sehingga dapat mengetuk pintu di banyak daerah,” sebut Budi
Terkait kerja sama dengan PMI, Budi menyebut kolaborasi antara kedua lembaga sejatinya telah mulai berjalan di lapangan bahkan sebelum MoU ditandatangani. Ia mencontohkan pengalaman MDMC ketika melakukan kegiatan penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur.
Dalam kegiatan tersebut, MDMC bertemu dengan relawan PMI di lapangan dan membangun koordinasi terkait penyediaan air bersih. Salah satu persoalan yang ditemukan adalah kondisi air yang memiliki kandungan besi dan mangan tinggi sehingga tidak dapat langsung digunakan oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, dengan dukungan PMI, kami sudah mendapatkan fasilitas air bersih tersebut,” tutur Budi.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi langkah awal yang menunjukkan pentingnya sinergi antara Muhammadiyah dan PMI dalam kerja-kerja kemanusiaan. Melalui MoU yang ditandatangani, kolaborasi tersebut diharapkan dapat diperluas dan diperkuat, khususnya dalam menghadapi kebutuhan masyarakat pada fase pascabencana.
Turut hadir berbagai tokoh seperti Sekjen PMI AM Fachir, Ketua Bidang Organisasi PMI Sudirman Said, Dewan Pakar LRB/MDMC Rahmawati Husein, Ketua PMI DIY GBPH H. Prabukusumo, S.Psi, hingga Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Arif Jamali Muis.
Kerja sama Muhammadiyah dan PMI diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekosistem penanggulangan bencana yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Dengan jejaring relawan, kapasitas wilayah, dukungan teknologi, serta kearifan lokal, upaya membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi bencana dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
