KABARINDAH.COM, Bandung – Ketua Pusat Studi Media Digital dan Kebijakan Publik Universitas Muhammadiyah (UM) Bandung Roni Tabroni menegaskan bahwa jurnalisme filantropi idealnya berfokus pada isu-isu lokal di suatu wilayah atau dikembangkan berdasarkan tema tertentu. Misalnya saja seperti lingkungan, politik, pendidikan, dan ideologi tertentu.
Hal tersebut disampaikan Roni dalam diskusi buku “Jurnalisme Filantropi: Media dan Visi Kesejahteraan” yang berlangsung di Kampus UM Bandung, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 752, Selasa (12/05/2026).
Dosen prodi Ilmu Komunikasi UM Bandung ini mendorong agar konsep jurnalisme filantropi tidak hanya kuat dari sisi keilmuan, tetapi mampu berjalan selaras dengan praktik operasional di lapangan.
Menurutnya, terdapat tantangan untuk menyatukan kerangka akademik dengan dinamika praktik media yang terus berkembang.
Dia mencontohkan perjalanan media “Republika” yang pada awalnya dideklarasikan mengusung semangat jurnalisme filantropi.
Namun, dalam perkembangannya, menurut Roni, di bawah gagasan Parni Hadi (eks Pemred “Republika”), semangat tersebut berkembang ke arah jurnalisme profetik. “Spirit yang dibawa profetik, tetapi praktiknya filantropis,” ujarnya.
Roni menjelaskan bahwa konsep jurnalisme filantropi di Indonesia memiliki pemaknaan yang berbeda dengan di luar negeri. Di Indonesia, istilah tersebut lebih banyak dipahami sebagai kegiatan filantropi yang diberitakan media.
Sementara itu, di negara lain, jurnalisme filantropi lebih dimaknai sebagai aktivitas jurnalistik yang bersifat nirlaba atau non-profit.
Dia juga menyoroti sejumlah media yang dinilai memiliki semangat filantropi. Sebut saja misalnya seperti The Guardian, Project Multatuli, Remotivi, dan Mongabay.
Menurut Roni, saat ini terdapat dua realitas besar yang saling bertemu.
Pertama, dunia jurnalisme di Indonesia sedang berada di persimpangan akibat berbagai tantangan industri media.
Kedua, Indonesia selama tujuh tahun berturut-turut tercatat sebagai negara paling dermawan di dunia.
Selain itu, Roni juga menekankan bahwa keberpihakan dalam jurnalisme merupakan hal yang tidak dapat dihindari.
Namun, tentu saja keberpihakan tersebut harus diarahkan pada kebenaran dan kepentingan publik.
“Seorang jurnalis harus berpihak pada kebenaran dan publik. Objektivitas pun pada dasarnya selalu memiliki dimensi politis karena setiap narasi memiliki arah tertentu,” jelasnya.
Dalam paparannya, Roni juga menjelaskan tahapan liputan terstruktur dalam jurnalisme filantropi.
Tahapan itu dimulai dari identifikasi masalah, aktivitas filantropi, hingga hasil perubahan yang dihasilkan.
Sementara itu, metode yang digunakan mencakup penyampaian informasi, pembangunan empati, dan mendorong aksi nyata dari masyarakat.
Pada kesempatan ini, penanggap pertama, Arief Permadi, menilai ke depan perlu ada penyusunan kode etik khusus jurnalisme filantropi.
Selain itu, dia juga mendorong pembakuan konsep dan model bisnis agar praktiknya memiliki standar yang jelas.
Di sisi lain, penanggap kedua sekaligus CEO Relawan Nusantara, Herlan Wilandari, menyoroti realitas praktik di lapangan.
Menurutnya, para pelaku kegiatan filantropi sering kali tidak terlalu memperhatikan tinjauan teoretis dalam proses peliputan.
Dia menambahkan, narasi yang muncul di lapangan kerap dianggap menjual kesedihan. Padahal, menurutnya, kondisi tersebut memang merupakan realitas yang terjadi di masyarakat.
Herlan juga menilai perkembangan citizen journalism atau jurnalisme warga saat ini menjadi faktor penting yang mendukung aktivitas filantropi.
Kehadiran masyarakat yang mendokumentasikan langsung kondisi lapangan dan menyebarkannya kepada publik dinilai semakin memudahkan gerakan-gerakan filantropi menjangkau perhatian masyarakat luas.***
