KABARINDAH.COM, Sukabumi–Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PKS, Abdul Kohar, memanfaatkan masa reses pada Sabtu (7/2/2026) untuk menyerap aspirasi warga. Sekaligus menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait optimalisasi tugas dan fungsi DPRD serta arah kebijakan Pemerintah Kota Sukabumi.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 meliputi Kecamatan Gunungpuyuh dan Warudoyong ini menyoroti lima isu utama yang dinilai krusial bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Isu pertama berkaitan dengan upaya melejitkan pendapatan asli daerah (PAD) murni menuju kemandirian fiskal.
Abdul Kohar mendorong Wali Kota Sukabumi agar lebih lincah dan cerdik dalam menghadirkan investor besar, sekaligus memaksimalkan lobi ke pemerintah provinsi dan pusat. Menurutnya, strategi tersebut penting agar masyarakat tidak terus dibebani pajak.
“Penetapan potensi pajak harus dilakukan secara rasional dan profesional, bukan sekadar membebani warga,” ujar Abdul Kohar. Kedua, ia menyoroti persoalan pengangguran yang disebut telah mencapai sekitar 15.000 orang.
Abdul Kohar menilai kondisi tersebut sulit diatasi tanpa inovasi kebijakan yang lebih radikal, terutama dengan keterbatasan anggaran Dinas Tenaga Kerja. Ia memaparkan, dari total anggaran sekitar Rp 5,5 miliar, sebagian besar terserap untuk belanja pegawai sebesar Rp 3,9 miliar serta pembiayaan BPJS dan kebutuhan lain sekitar Rp 750 juta.
Alhasil lanjut Abdul Kohar anggaran yang tersisa untuk pelatihan calon tenaga migran hanya kurang dari Rp 300 juta. Sementara target peserta mencapai 3.500 orang.
“Tanpa pendekatan yang lebih rasional dan alternatif kebijakan yang kreatif, program penurunan pengangguran hanya akan menjadi angin surga,” kata Abdul Kohar. Ketiga, persoalan infrastruktur juga menjadi sorotan, terutama akses jalan menuju wilayah dengan jumlah penduduk besar.
Perbaikan Jalan Merbabu di Kelurahan Karangtengah kata Abdul Kohar perlu menjadi prioritas karena berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Keempat, ia menekankan pentingnya penanganan persoalan sampah secara lebih serius.
Abdul Kohar mendorong pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran yang memadai serta melibatkan masyarakat dalam membangun kesadaran pengelolaan sampah. “Masalah sampah tidak bisa diselesaikan pemerintah saja. Perlu kolaborasi semua pihak, termasuk partisipasi aktif masyarakat,” ujarnya.
Kelima, di bidang kesehatan, Abdul Kohar memastikan warga kurang mampu harus tetap dijamin akses pelayanannya. Dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Sukabumi yang mendekati 80 persen, ia menilai keaktifan KIS BPJS Pemda akan semakin memudahkan warga, selama benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang sakit dan tidak mampu.
Terakhir, Abdul Kohar menuturkan, reses yang digelar di Kelurahan Karangtengah ini dihadiri lebih dari 500 konstituen. Selain menjadi ajang menyapa pemilih, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai momentum konsolidasi tim yang selama ini berkontribusi dalam perjuangan di legislatif.
